Pertamina Ambil Alih SPBU Pelanggar untuk Perketat Pengawasan BBM Subsidi

Pertamina Patra Niaga menyatakan mengambil alih operasional sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk penyimpangan dalam penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi. Langkah tersebut dilakukan melalui skema kerja sama operasi sehingga pengelolaan dan pengawasan SPBU berada lebih langsung di bawah Pertamina. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga akses masyarakat sekaligus memperbaiki kepatuhan penyalur.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa pengambilalihan menjadi bagian dari proses pengawasan, penertiban, dan pembinaan terhadap lembaga penyalur. SPBU yang mendapat sanksi tidak selalu dibiarkan berhenti melayani masyarakat. Dalam kasus tertentu, Pertamina menggunakan skema kerja sama operasi agar pelayanan tetap tersedia sambil pengawasan terhadap transaksi dan distribusi BBM diperketat.

Sepanjang Januari hingga 3 September 2026, Pertamina telah melakukan pembinaan terhadap lebih dari 900 SPBU di berbagai wilayah operasional. Pemantauan dilakukan melalui evaluasi kegiatan operasional, pola transaksi, penyaluran BBM, serta laporan yang disampaikan masyarakat. Jika terdapat indikasi penyimpangan, pemeriksaan dilakukan untuk menentukan tindakan sesuai jenis pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan menjadi penting karena Pertalite dan biosolar merupakan produk yang penyalurannya berkaitan dengan kebijakan subsidi pemerintah. Pertamina juga mengajak masyarakat menggunakan BBM secara bijak dan melaporkan dugaan penyalahgunaan. Pengambilalihan operasional SPBU bukan berarti seluruh SPBU yang dibina telah melakukan pelanggaran berat; tindakan yang diberikan berbeda-beda berdasarkan hasil evaluasi serta tingkat pelanggaran masing-masing lembaga penyalur.